Bulan September adalah bulan
pengingat rentetan kasus kejahatan terhadap kemanusian, September menjadi bulan
yang hitam, sebagai simbolik banyaknya kasus ham yang dilakukan oleh negara
kepada rakyatnya.
Bulan September menjadi bulan kelam
dalam peta sejarah penegakan hak asasi manusia atau HAM di Indonesia.
Serentetan peristiwa tercatat cacat untuk pengungkapan permasalahan yang
terjadi tersebut secara gamblang. Bahkan, sejumlah kasus pun hingga saat ini
tetap saja tak pernah menemukan titik terang.
Tragedi
1965 -1966
Pada tahun 1965/1966 telah terjadi
peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh sebagai anggota
maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Pada tahun 1965/1966
telah terjadi peristiwa pelanggaran HAM berat terhadap mereka yang dituduh
sebagai anggota maupun terlibat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).
Akibatnya, lebih dari dua juta orang mengalami penangkapan sewenang-wenang,
penahanan tanpa proses hukum, penyiksaan, perkosaan, kekerasan seksual, kerja
paksa, pembunuhan, penghilangan paksa, wajib lapor dan lain sebagainya. Dari
hasil penyelidikan Komnas HAM, sekitar 32.774 orang diketahui telah hilang dan
beberapa tempat diketahui menjadi lokasi pembantaian para korban. Sementara
beberapa riset menyatakan bahwa korban lebih dari 2 juta orang.
Tidak hanya korban, keluarga korban
pun turut mengalami diskriminasi atas tuduhan sebagai keluarga PKI. Selain
harus kehilangan pekerjaan, banyak diantaranya yang tidak bisa melanjutkan
pendidikan, dikucilkan dari lingkungan hingga kesulitan untuk memperoleh
pekerjaan dan penghidupan yang layak.
Pada tahun 2008, Komnas HAM
membentuk Tim Penyelidikan Pro Justisia untuk Peristiwa 1965/1966. Selama lebih
dari 4 tahun bekerja, Komnas HAM telah memeriksa sebanyak 349 saksi korban dan
mengunjungi lokasi-lokasi yang diduga menjadi tempat penahanan.
Selain itu pada tahun 2015, para
korban dan keluarga korban serta pendamping telah membawa kasus 65 ke mekanisme
internasional melalui, International People Tribunal di Den Haag yang pada
putusannya meminta pemerintah Indonesia untuk segera meminta maaf dan juga
segera melakukan proses penyidikan dan mengadili semua kasus-kasus kejahatan
terhadap kemanusiaan di Indonesia.
Di tahun yang sama pula, Pemerintah
Indonesia mengadakan simposium nasional 65 di Hotel Arya Duta yang diinisiasi
oleh Menko Polhukam saat itu, Luhut Binsar Panjaitan. Simposium ini tidak lebih
adalah upaya pemerintah untuk membuat forum tandingan yang beberapa
keputusannya bertolak belakang dengan hasil rekomendasi IPT. Luhut Binsar
Panjaitan mengatakan bahwa negara tidak perlu meminta maaf atas peristiwa 65
karena korban dari pihak tentara juga banyak.
Kini, tragedi pembantaian 65 sudah memasuki tahun yang ke-55, tetapi Negara belum juga mampu memenuhi tanggung jawabnya untuk memberikan keadilan terhadap para korban. Selain kemandekan pada proses hukumnya, hak-hak pemulihan yang seharusnya diterima korban juga tidak kunjung diupayakan secara maksimal. Kondisi ini menjadikan korban harus menderita selama masa hidupnya, mengingat sudah banyak korban yang meninggal dunia karena sudah lanjut usia.
Tragedi
Tanjung Priok (1984)
Bentrok antar tantara dan warga
pada September 1984 menewaskan puluhan orang di tanjung priok, itu semua
bermula ketika seorang tantara memasuki masjid As-sa’adah di Tanjung priok
untuk mencopot brosur dan spanduk yang berisi kritik terhadap pemerintahan pada
saat itu, setelah terjadi konflik dan kekerasan antar kedua belah pihak
mengakibatkan empat orang di tahan.
Terdakwa pelaku telah ditetapka
bersalah di pengadilan HAM ad hoc tingkat pertama. Namun, para terdakwa
melakukan banding sehingga para terdakwa tersebut diputus bebas oleh
pengadilan. Putusan bebas itu telah menggugurkan kewajiban negara untuk memberi
ganti rugi dan pemulihan kepada korban.
Tragedi
Semanggi II (1999)
Kasus semanggi II terjadi pada
tanggal 24-28 september 1999 saat maraknya aksi-aksi mahasiswa menantang RUU
penanggulangan keadaan bahaya (PKB) dan tuntutan mencabut dwi fungsi ABRI. ABRI
merespons aksi aksi tersebut dengan represi dan kekuatah berlebihan.
Dalam tragedi ini, Tim Relawan
Kemanusiaan mencatat 11 orang meninggal dan luka-luka 217 orang dalam peristiwa
tersebut.
Pembunuhan
Munir (2004)
Munir said thalib di bunuh dengan
di racun arsenic dosis tinggi.Negara hanya menghukum pelaku lapangan tanpa
menyentuh aktor intelektual pembunuh munir, Sembilan belas tahun berlalu tapi
komnas HAM belum secara transparan membuka penyelidikan atas pembunuhan munir
untuk menentukan kasus ini sebagai pelanggaran HAM berat.
Reformasi
Dikorupsi (2019)
Aksi nasional #ReformasiDikorupsi
#RakyatBergerak #TuntaskanReformasi dimulai sejak 23 September 2019 di berbagai
kota besar di Indonesia aksi tersebut berakhir dengan aksi brutal dan represif
dari aparat dengan menembakkan gas air mata, meriam air bahkan peluru karet.
Tak hanya itu, para demonstran diburu hingga ke dalam rumah makan, stasiun, dan
rumah ibadah.
Aksi nasional dengan 7 Desakan yang
mempersatukan berbagai macam elemen mulai dari mahasiswa, buruh, tani, nelayan,
dan pelajar dilawan dengan aksi brutal dan kekerasan oleh aparat keamanan
dengan penggunaan kekuatan yang tidak perlu atau berlebihan. Dampak dari
kebrutalan tersebut menjadikan 5 orang masa aksi meinggal dunia.
Akar masalah dari berbagai unjuk
rasa ini adalah diterbitkannya berbagai undang-undang/maupun rancangan
Undang-Undang kontroversial yang bermasalah oleh Pemerintah dan DPR. Ketika
masyarakat sebagai pemilik kedaulatan menunjukkan ketidaksetujuannya secara
terbuka justru dibalas oleh negara melalui aparat penegak hukumnya dengan
tidakan yang brutal. Agar perlawanan warga padam sehingga negara dapat dengan
leluasa mengeluarkan aturan dan kebijakan yang bertentangan dengan nalar publik
tersebut.
Pembunuhan
Pendeta Yeremia (2020) (SLIDE KE TUJUH)
Pendeta yeremia merupakan pimpinan
umat gereja kemah injil Indonesia (GKII) di distrik hitadipa, kabupaten intan
jaya, provinsi papua, Beliau dikenal sebagai sosok yang vocal dalam mengkritisi
kehadiran militer di hitadipa.
Pendeta yeremia secara misterius
menghilang, lalun selang beberapa hari ditemukan meninggal oleh istrinya di
kendang babi miliknya dengan luka tembak dan luka tusuk. Pendeta yeremia di
duga dibunuh olah apparat keamanan negara.
Alih-alih
menyelesaikan tragedi yang terjadi, sebaliknya justru tragedi kemanusiaan terus
mengalami repetisi sampai hari ini, Kenapa itu terus terjadi, dan apa yang
menyebabkannya?
Jika
perjalanan sejarah kelam atas penindasan negara tidak dapat diubah, maka
perjalanan sejarah patut untuk kita asah dengan amarah. Untuk setiap rentetan
pembunuhan dan kebrutalan negara, di manapun dan kapanpun kami tidak akan
pernah lupa dan akan selalu merawatnya dalam ingatan.
September
hitam bukan hanya peringatan romantisme melawan lupa bukan pula cerita yang
terjebak dalam kubangan kekalahan masa lalu. Kita adalah apa yang meniup bara
menjadi api, merawat pembangkangan dan pemberontakan atas setiap penindasan
negara.