Penulis: Rizky Abadi Putra
Secara
filosofis, pendidikan sejatinya adalah proses memanusiakan manusia, sehingga
semangat memanusiakan manusia ini harus selalu terejewantahkan dalam setiap
proses pendidikan. Perguruan Tinggi Negeri (PTN) sebagai sesuatu yang an sich dari Pendidikan pun dituntut
untuk berlaku memanusiakan manusia, itulah kenapa disetiap pengenalan mahasiswa
baru, selalu dicekoki dengan konsepsi dasar tentang Tri Dharma Perguruan
Tinggi. Dalam pandangan penulis, Tri Dharma Perguruan Tinggi inilah yang secara
konsepsi berusaha mengejewantahkan proses memanusiakan manusia dalam konteks
PTN.
Pendidikan,
Penelitian, dan Pengabdian yang merupakan pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi
harus menjadi Orientasi dasar dari PTN dalam menjalankan proses pendidikannya.
Karena tanpanya, pendidikan akan mengalami stagnansi dan kemunduran. Pendidikan
yang baik harus membebaskan dari belenggu kebodohan dan kedzaliman, serta
hegemoni kekuasaan yang mapan.
Dalam
pengelolaan PTN, mengemuka sebuah diskursus yang sering disebut sebagai Good University Governance (GUG). GUG
ini berkelindan dengan istilah Good
Governance (GG) yang pertama kali dicetuskan oleh Bank Dunia pada 1989.
Secara sederhana, GUG merupakan suatu konsep pengelolaan PTN yang linear dengan pembangunan ekonomi,
dengan membawa semangat komersialisasi,
liberalisasi, dan privatisasi. Sehingga, mudah saja untuk “menuduh” GUG ini
membawa semangat Neoliberalisme dalam sektor Pendidikan.
Komersialisasi secara
sederhana dimaknai sebagai upaya PTN untuk mencari keuntungan materi dari
proses pendidikannya, agar dapat menambah pendanaan bagi PTN yang bersangkutan.
Salah satu upaya PTN untuk menambah pendanaan secara otonom adalah melalui
proses membangun kerjasama dengan masyarakat dan/atau dengan koorporasi,
sehingga bisa terlepas dari keuangan negara, baik profit maupun non profit, hal
inilah yang akrab disebut sebagai Liberalisasi
atau Swastanisasi. Liberalisasi ini
dimungkinkan terjadi ketika kebijakan PTN sudah diatur secara otonom, dengan
kata lain, meminimalisir peran pemerintah pusat dalam pengelolaan PTN sehingga
bisa membuka ruang bagi sektor privat untuk menancapkan kukunya pada sector
Pendidikan, begitulah kira-kira gambaran mengenai Privatisasi.
Pada titik
inilah dalam pandangan penulis, PTN (terutama PNUP) harus berhati-hati untuk
menerapkan pengelolaan PTN dengan konsep Badan Layanan Umum (BLU) atau PTN-BLU.
Menurut definisi pasal 1 PP No 23 Tahun 2005, Satker
BLU adalah “Instansi di lingkungan Pemerintah yang dibentuk untuk
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa
yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan
kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.” Yang
tujuannya adalah untuk “Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka
memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa dengan
memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip ekonomi
dan produktivitas, dan penerapan praktek bisnis yang sehat."
Sekilas dalam
definisi diatas tidak ada masalah dalam penerapan BLU, namun dalam hal ini,
kiranya saya perlu “memanggil” Immanuel Kant untuk sedikit menengahkan masalah
ini menggunakan pandangannya yang popular disebut das ding an sich (Benda pada
dirinya sendiri). Melalui pandangan ini, kita diingatkan untuk tidak
terjebak pada apa yang nampak di permukaan, karena apa yang nampak di permukaan
belum tentu seperti itu makna sesungguhnya. Atau dengan kata lain, apa yang
tertulis dalam teks (UU misalnya) masih perlu dimaknai lebih mendalam diluar
dari teks nya yang an sich. Atau
dalam pandangan penulis, definisi diatas hanya untuk mengglorifikasi BLU agar
mudah diterima oleh khalayak. Persis seperti pemuda yang sedang kasmaran, dan
lalu memberi gombalan kepada kekasihnya untuk mengglorifikasi rasa cintanya,
meski gombalannya lebih banyak sebuah kebohongan belaka.
Melalui
“iming-iming” fleksibilitas keuangan bagi PTN dalam mekanisme BLU, justru
membuka keran bagi masuknya Neoliberalisme dalam Pendidikan. Otonomi dalam pengelolaan
keuangan, “memaksa” PTN untuk bisa mendanai proses pendidikannya secara mandiri
karena peran pemerintah pusat telah diminimalisir, sehingga bisa saja terjadi
disorientasi penyelenggaraan PTN yang semula pada Tri Dharma Perguruan Tinggi,
menjadi orientasi mengumpulkan pundi-pundi rupiah (profit oriented) atau dengan
kata lain, PTN-BLU memungkinkan untuk terjadinya Komersialisasi pendidikan. Sebagaimana dalam prinsip
Neoliberalisme, Komersialisasi akan
selalu menjadi prasyarat materiil bagi terjadinya Liberalisasi, PTN akan selalu berupaya untuk menjalin kerjasama
dengan pihak koorporasi dengan harapan bisa menambah keran pendanaan, yang pada
tahap paling ekstrim akan sampai pada melibatkan mahasiswa dalam hal ini
pembebanan pada UKT maupun SPP. Kenyataan ini akan semakin mendukung terjadinya
disorientasi Pendidikan pada PTN seperti pada pemaparan saya sebelumnya.
Namun, pada
akhirnya dalam pandangan penulis kita juga tidak boleh total-totalan dalam
menutup celah bagi teraplikasinya PTN dengan konsep BLU. Cukup naif juga
rasanya sebagai mahasiswa jika tidak ingin ada perkembangan di kampus kita
tercinta (PNUP), apalagi dengan melihat realitas yang terjadi di kampus hitam.
Sekurang-kurangnya fasilitas sarana dan prasarana publik semisal kantin, jalanan,
ruang kelas, dan fasilitas lainnya bisa lebih memadai dan representative bagi
mahasiswa. Melalui mekanisme fleksibelitas keuangan, kiranya dapat menjawab
sedikit harapan diatas. Untuk alasan itulah, pada pemaparan sebelumnya penulis
hanya mengingatkan PTN untuk berhati-hati dalam menerapkan BLU (Bukan
sepenuhnya menolak).
Sehingga, apa
yang harus dilakukan oleh PTN (Utamanya PNUP) ketika ingin menerapkan BLU
adalah mempersiapkan prasyarat materiil yang memungkinkan untuk teraplikasinya
system BLU di PTN. Prasyarat materill tersebut dalam penelusuran penulis
diantaranya adalah :
1.
PTN memiliki persyaratan
substantif yang mencukupi,
2.
PTN memiliki persayaratan
teknis yang mempuni,
3.
PTN memiliki persyaratan
administratif yang lengkap.
Melalui
pemenuhan prasyarat materiil diatas, diharapkan potensi disorientasi Pendidikan
sesuai pemaparan penulis sebelumnya, dapat diminimalisir.
Untuk menutup
opini penulis ini, perlu kiranya mengajukan pertanyaan pamungkas untuk pihak
birokrasi kampus PNUP “Sudahkah prasyarat materil diatas terpenuhi?”.
REFERENSI :
https://blog.ecampuz.com/kampus-menjalankan-pengelolaan-blu-dengan-benar/
https://identitasunhas.com/kampus-negeri-rasa-swasta-quo-vadis-perguruan-tinggi/
Muhammad
Chaeroel Ansar, Andi Samsu Alam. Analisis Neoliberalisme dalam Good University
Governance di Universitas Hasanuddin. Government: Jurnal Ilmu Pemerintahan
Volume 11, Nomor 1, Januari 2018 (19-25) ISSN 1979-5645, e-ISSN 2503-4952.
